Lansia dengan Ekonomi Memprihatinkan Malah Masuk Tercatat di Desil 9, Ada Apa dengan Data Sensus Ini

SURABAYA, detikplus62.my.id - Hidup seorang diri di usia lanjut, dengan kondisi ekonomi yang disebut memprihatinkan. Namun ketika data sosial ekonomi diperiksa, warga lansia di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, justru tercatat dalam desil 9.

Kondisi tersebut menjadi sorotan saat anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Zurohtul Mar’ah, menggelar reses di RT 06 RW 9, Kelurahan Morokrembangan, Jumat (2/10/2026) malam.

Ketua RW 9 Tricahyono mengungkapkan, ada warganya yang hidup seorang diri dan membutuhkan perhatian, tetapi posisi dalam data desil justru berada di kelompok 9.

“Yang jelas fenomena anomali itu terjadi di RW 9. Warga saya yang lansia tunggal itu masuk desil 9. Yang harusnya desil 1 sampai 4 itu masuk ke desil 9. Itu kan anomali, padahal kondisinya memprihatinkan,” kata Tricahyono.

Bagi pengurus lingkungan, kondisi seperti ini menjadi persoalan tersendiri. Sebab, warga di tingkat RT dan RW sehari-hari lebih mengetahui perubahan kondisi ekonomi tetangganya.

Tricahyono pun meminta proses verifikasi tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga melibatkan masyarakat yang benar-benar mengetahui kondisi warga.

“Kalau memang data itu sudah diverifikasi RT, PKK, KSH, karang taruna dan tokoh masyarakat, tokoh agama, data yang muncul aktual saja, jangan data yang muncul berbeda dengan yang diverifikasi mereka-mereka itu,” tegasnya.

Lantas, mengapa warga dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan bisa tercatat dalam desil 9?

dr. Zurohtul menjelaskan bahwa pemeringkatan desil tidak ditentukan hanya berdasarkan penghasilan.

Ada 39 faktor yang menjadi bahan penilaian. Di antaranya pengeluaran, jumlah keluarga dalam satu rumah hingga aset yang dimiliki.

“Desil itu ada 39 faktor yang dinilai. Jadi tidak hanya pendapatan panjenengan tapi pengeluaran panjenengan, terus kemudian berapa KK di dalam satu rumah itu, aset panjenengan itu ada apa saja,” jelas dr. Zurohtul.

Menurutnya, desil pada dasarnya merupakan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, posisi desil tidak otomatis menjadi satu-satunya penentu seseorang mendapatkan bantuan sosial.

Namun persoalannya muncul ketika hasil pemeringkatan tidak menggambarkan kondisi warga yang sebenarnya.

“Bantuan sosial yang ada di Surabaya tidak hanya melihat desil. Desil itu hanya pemeringkatan. Tapi kalau pemeringkatan ini tidak pas, ya akhirnya bantuan sosialnya tidak pas,” ujarnya.

Karena itu, kondisi warga di lapangan tetap bisa disampaikan melalui musyawarah di tingkat kelurahan. Verifikasi juga diharapkan melibatkan RT, KSH, PKK, karang taruna hingga tokoh masyarakat.

Persoalan ini bahkan tidak hanya menyangkut bantuan sosial. Data desil juga menjadi perhatian dalam akses beasiswa bagi anak-anak Surabaya.

dr. Zurohtul berharap kebijakan beasiswa pada 2027 tidak hanya melihat posisi desil, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata keluarga.

Sebab, kondisi ekonomi seseorang bisa berubah. Data yang hari ini menggambarkan satu kondisi, belum tentu masih sama beberapa waktu kemudian. (ARDIANSYAH-PAKAL)